Wakil Rakyat? BUKAN! Wakil Partai? IYA!!!

Sebenarnya agak telat untuk menulis tentang hal ini. Seharusnya tulisan ini saya buat sebelum Pemilu Legislatif digelar 9 April yang lalu. Tapi tak apalah, setidaknya kita punya kesempatan untuk tidal salah pilih di Pemilu Presiden kedepan.

Tulisan ini didasari oleh kegerahan saya terhadap tingkah polah sebagian "Wakil Rakyat" di lembaga legislatif masing-masing (DPR, DPRD). Bagaimana tidak, wakil rakyat yang suka korupsi, suka bolos, suka video porno, suka tidur disaat rapat, suka plesiran pakai uang negara, suka fasilitas negara yang berlebihan yang tak pantas didapat jika melihat kondisi rakyat yang mereka wakili.

Fakta ini ditambah kenyataan bahwa sistem Presidensial dengan sistem multi partai membuat politik di Indonesia cenderung transaksional. Hal ini membuat kursi wakil rakyat terbelah menjadi dua golongan besar yaitu kursi pendukung pemerintah dan kursi oposisi. Golongan-golongan ini membuat "wakil rakyat" tidak dapat bersuara sesuai kata hatinya, para "wakil rakyat" akan dipaksa unutk bersuara berdasarkan kebijakan partainya. Inilah yang mendasari saya untuk menyebutkan bahwa orang-orang yang duduk di kursi legislatif bukanlah "wakil rakyat" melainkan "wakil partai". Penyebutan ini didasari fakta bahwa mereka bersuara bukan berdasarkan kata hati, melainkan berdasar pada kehendak partai dimana mereka bernaung.

Gambar : www.wawanlistyawan.com

Contoh kongkrit dari hal ini adalah ketika kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Para "wakil partai" ini beramai-ramai menyuarakan suara partainya, bukan suara rakyat. Para anggota koalisi dagang sapi ramai-ramai mendukung pemerintah sedangkan oposisi ramai-ramai menolak usulan itu.

Karenanya, diperlukan sebuah sistem dimana anggota legislatif haruslah netral dan benar-benar bersuara rakyat dan bukan suara partai yang penuh dengan kepentingan politis dan pencitraan. Mungkin saja harus ada peraturan dimana semua anggota harus netral dan lepas dari partai. :D Semoga Indonesia menjadi lebih baik, Amin,,,

Sapi Perah Merdeka Utara ?

Iseng banget nih pengen buat tulisan ini. Hahaha,

Didasari atas keprihatinan atas dunia perpolitikan Indonesia yang makin -ya, gitu deh- saya berinisiatif untuk menulis artikel yang (kemungkinan besar gak) penting ini.

Mulai serius,

Sistem Presidensial multi partai di Indonesia ditambah aturan presidential threshold sebesar 20% suara sah nasional membuat politik di Indonesia sangat rentan terhadap politik transaksional. Hal ini bisa terjadi dikarenakan sistem syarat 20% untuk mengajukan Presiden tidak bisa dipenuhi oleh satupun partai peserta pemili 2014. Partai PDIP selaku partai pemenang pemilu hanya memperoleh 19% suara sah berdasarkan hasil hitung cepat beberapa lembaga survei. Hasil ini menuntut semua partai yang ingin mencalonkan presiden harus berkoalisi dengan partai lain.

Terkait koalisi inilah yang menjadikan saya khawatir. Kabiasaan politik transaksional dengan bagi-bagi kursi menteri sudah menjadi hal yang "biasa" pada masa pemerintahan sebelumnya. Hasilnya, bisa kita lihat bahwa mereka -menteri dari partai- bekerja kurang maksimal karena selain fokus ke pemerintahan, mereka juga harus aktif sebagai fungsionaris partai. Bukan saya meragukan kompetensi mereka, tapi, bukankah kerja haruslah fokus?

Masalah diatas belum seberapa, yang lebih parah adalah ketika menteri "titipan" ini dijadikan "sapi perah" untuk menghidupi operasional partai yang tentu saja dengan korupsi dana negara. Inilah hal yang paling saya takutkan jika politik transaksional ini terus dijalankan pada masa ini. Bukankah sebaiknya mempekerjakan orang-orang yang kompeten, profesional dan tak berkepentingan terhadap kekuasaan yang menjabat posisi strattegis di Indonesia?

Pemilu presiden 2014 ini menjadikan harapan untuk menghapus budaya politik itu ada. Semoga, bapak presiden bisa mendengarkan ocehan saya ini, Yah, meskipun saya yang akan jadi Presiden Indonesia 2029, saya berharap agar rakyat Indonesia mendapatkan pemerintahan yang berorientasi kepentingan rakyat mulai dari sekarang. Amin,

Pancasila di Era Gue

Pancasila, saat ini, kedudukannya sebagai dasar negara dan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia masih amat penting. Pancasila terbukti menjadi sebuah ideologi yang mampu tetap menjaga negara ini dari perpecahan yang sangat mungkin terjadi di Indonesia menilik dari keragaman yang luar biasa dari bangsa ini. Selain itu, ideologi bangsa kita ini juga terbukti mampu menyesuaikan diri dengan keadaan jaman yang dinamis sepanjang era kemerdekaan Indonesia. Sebagai penganut dan penggagas non-blok, Indonesia yang didasari pancasila juga tetap mampu membawa Indonesia menjadi salah satu penengah antara kaum kapitalis dan kaum liberalis yang menjadi dua poros kekuatan dunia masa lalu sampai saat ini baik dalam bidang ekonomi, militer dan ilmu pengetahuan. Karena itulah, peran Pancasila pada negara ini sangatlah besar.

Gambar : thesoeryanto.blogspot.com

Tak dapat dipungkiri, bahwa pancasila memang sebuah untaian kata, sebuah simbol yang digunakan Indonesia sebagai ideologinya dan sangat disadari bahwa pancasila tidaklah menjadi apa-apa tanpa adanya bangsa Indonesia. Karenanya, yang terpenting bukanlah sebuah semboyang yang kita sebut sebagai Pancasila, yang terpenting adalah bangsa Indonesia itu sendiri. Bangsa Indoensia yang selalu menginginkan untuk menjadi bangsa yang bertuhan, beradab dan berperi kemanusiaan, bersatu untuk membangun bangsa, berjiwa gotong royong dan berkeadilan. Dari sanalah terlahir Pancasila. Karena semangat itulah sampai sekarang bangsa ini masih bersatu, masih direkatkan oleh satu nusa, satu bangsa dan satu tanah air, Indonesia.

            Keteguhan Indonesia menjadi pihak penengah antara kapitalis dan liberalis juga menjadikan Pancasila sebagai salah satu pandangan yang tidak bisa diremehkan dalam dunia perekonomian. Disaat krisis pada beberapa tahun silam, Dengan pancasila dan kerja keras seluruh elemen bangsa, terbukti bahwa Indonesia mampu menjadi salah satu negara dengan ekonomi terkuat saat itu bahkan hingga saat ini. Diantara mayoritas negara yang pertumbuhan ekonominya minus, Indonesia mampu tampil sebagai salah satu negara yang mampu mencatatkan pertumbuhan surplus bahkan diatas 5%. Bahkan kota Jakarta menjadi kota urutan pertama dunia yang akan menjadi sehebat New York pada beberapa tahun kedepan. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila juga memiliki prospek yang menjanjikan dalam segi ekonomi.

            Pertumbuhan ekonomi yang semakin melaju, tentunya dibarengi dengan kemajuan dan peubahan peradaban yang cepat pula. Sebagai Ideologi sebuah bangsa, Pancasila terbukti mampu dan masih bisa mengimbangi laju perubahan peradaban kehidupan bangsa Indonesia. Meskipun terdapat beberapa amandemen UUD 1945, namun secara garis besar, pancasila, sebagai kedudukannya tetap mampu mawakili kemauan dan hasrat dari bangsa Indonesia yang diterjemahkan lewat UUD 1945 Amandemen ataupun produk-produk hukum yang ada dibawahnya. Sejarah juga mencatat bahwa setiap kali bangsa Indonesia ingin menjuhi Pancasila, maka akan berakhir ke Pancasila lagi. Sebut saja UUDS dan G30S-PKI. Karenanya, Pancasilalah yang tetap menjadi model yang dinamis untuk Ideologi bangsa ini.

            Pada akhirnya, dalam kapasitasnya sebagai Ideologi bangsa, Pancasila belum tergantikan dan masih relevan untuk bangsa ini saat ini.