Sapi Perah Merdeka Utara ?

Iseng banget nih pengen buat tulisan ini. Hahaha,

Didasari atas keprihatinan atas dunia perpolitikan Indonesia yang makin -ya, gitu deh- saya berinisiatif untuk menulis artikel yang (kemungkinan besar gak) penting ini.

Mulai serius,

Sistem Presidensial multi partai di Indonesia ditambah aturan presidential threshold sebesar 20% suara sah nasional membuat politik di Indonesia sangat rentan terhadap politik transaksional. Hal ini bisa terjadi dikarenakan sistem syarat 20% untuk mengajukan Presiden tidak bisa dipenuhi oleh satupun partai peserta pemili 2014. Partai PDIP selaku partai pemenang pemilu hanya memperoleh 19% suara sah berdasarkan hasil hitung cepat beberapa lembaga survei. Hasil ini menuntut semua partai yang ingin mencalonkan presiden harus berkoalisi dengan partai lain.

Terkait koalisi inilah yang menjadikan saya khawatir. Kabiasaan politik transaksional dengan bagi-bagi kursi menteri sudah menjadi hal yang "biasa" pada masa pemerintahan sebelumnya. Hasilnya, bisa kita lihat bahwa mereka -menteri dari partai- bekerja kurang maksimal karena selain fokus ke pemerintahan, mereka juga harus aktif sebagai fungsionaris partai. Bukan saya meragukan kompetensi mereka, tapi, bukankah kerja haruslah fokus?

Masalah diatas belum seberapa, yang lebih parah adalah ketika menteri "titipan" ini dijadikan "sapi perah" untuk menghidupi operasional partai yang tentu saja dengan korupsi dana negara. Inilah hal yang paling saya takutkan jika politik transaksional ini terus dijalankan pada masa ini. Bukankah sebaiknya mempekerjakan orang-orang yang kompeten, profesional dan tak berkepentingan terhadap kekuasaan yang menjabat posisi strattegis di Indonesia?

Pemilu presiden 2014 ini menjadikan harapan untuk menghapus budaya politik itu ada. Semoga, bapak presiden bisa mendengarkan ocehan saya ini, Yah, meskipun saya yang akan jadi Presiden Indonesia 2029, saya berharap agar rakyat Indonesia mendapatkan pemerintahan yang berorientasi kepentingan rakyat mulai dari sekarang. Amin,